 |
| Salah satu potongan screenshot percakapan dari group wa yang mengidentifikasi adanya dugaan pungli di DPRD Asahan. |
KabarMania.com, Asahan - Terbitnya pemberitaan di media ini, Rabu (3/5) berjudul " Diduga Ada Pungli Ratusan Juta Di Sekretariat DPRD Asahan Jelang Lebaran ", mendapat beragam respon dari publik, terkhusus dari beberapa Anggota DPRD Asahan.
Anggota Dewan ada yang menjawab pertanyaan sebelumnya pra terbit berita, ada yang menelpon dan ada Anggota DPRD Asahan yang mengajak ketemu di luar Kota ( Tanjung Balai), Rabu (3/5) sekira pukul 20.00 WIB, karena kebetulan beliau sedang berada di sana.
Seluruh respon tersebut tentunya kami anggap baik, semua dalam rangka untuk kepentingan informasi publik yang disajikan dalam pemberitaan yang terverifikasi. Dari komunikasi yang muncul, herannya statemen Anggota DPRD Asahan itu berbeda - beda, ada yang bilang itu pemotongan uang pangkal (panjar) ketika pencairan.
Namun ada juga yang mengatakan bahwa dia dan beberapa rekannya memang mengalami pemotongan seperti yang diberitakan media ini, yaitu dipotong 8,8 juta rupiah dengan alasan ada surat yang datang dari instansi Penegak Hukum berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara (Medan), yang tidak pernah ditunjukkan (dilihat).
Herannya lagi ada beberapa oknum Anggota Dewan yang seolah setuju dan terkesan memberikan pressure (tekanan), agar pemotongan itu disetujui oleh rekan - rekannya sesama Anggota DPRD Asahan.
Ketika dikonfirmasikan terkait kebenaran beberapa screenshot percakapan di group wa yang ada pada kru media, dia juga membenarkan, bahkan itu adalah bagian dari kontroversi proses pemotongan pada sa'at pembayaran SPPD yang dikonflin beberapa Anggota DPRD Asahan, tegasnya.
Ditanya apakah pemotongan itu benar untuk keperluan sesuai katanya Surat yang dimaksud diatas, sebenarnya dia meragukan, bahkan dia memprediksi dengan berkata, bukan tidak mungkin itu akal - akalan beberapa oknum Anggota DPRD Asahan yang merasa senior berkolaborasi dengan Petinggi Sekretariat saja.
Ditanya apakah bila hal ini menjadi masalah hukum di kemudian hari, Anggota DPRD Asahan itu berjanji siap untuk memberikan keterangan sesuai kejadian sebenarnya.
Selanjutnya kru media ini , Kamis (4/5) sekira pukul 12.32 WIB via wa menanyakan kembali terkait simpang - siur informasi kepada Sekretaris DPRD Asahan, Syahrul Effendi Tambunan.
Assalamualaikum wr wb Pak Syahrul Effendi Tambunan, ijin Pak, saya ada dapat beberapa screenshot percakapan di salah satu group, antara lain (terlampir), jika Bapak juga ada memiliki petunjuk lain, kami sangat mengharapkan kontribusi informasi dari Bapak untuk meng-clear-kan informasi yang berkembang, mohon statemennya terkait itu ya Pak.
Sekira pukul 12.35, Sekretaris DPRD Asahan itu menjawab, Apa bukan perhitungan pembayaran panjar SPPD itu pak, Dewan kalau SPPD kan mau dibayar penuh, sementara kita tidak membayar penuh karena SPJ belum masuk, setelah SPJ masuk baru itu dilunasi.
Nah disitu lha terkadang Dewan nya minta jangan dipotong panjar dulu, minta lunasi semua. Heran juga saya ada oknum Dewan dikurangi haknya tapi nggak ngabari saya.
Kalau menurut saya itu perhitungan pembayaran panjar dan pelunasan SPPD nya itu, Memang begitu itu, semua kegiatan tetap panjar dan setelah masuk SPJ baru pelunasan, sebut Syahrul Effendi Tambunan.
Sementara ada Anggota DPRD Asahan yang berstatemen, Setahu saya. Kita selalu diberi panjar, setelah selesai semua SPPD, baru dilunasi dengan adanya dikurangi panjar yang kita terima. Ada yang mebalas pesan singkat, Ma'af Bang lagi di jalan ini. Sementara beberapa dari Anggota DPRD Asahan yang juga diminta statemennya dari kemarin, diam saja meski tampak di layar HP, WA sudah bercentrang 2 (dua) warna biru. (Red)